Jakarta (Pinmas)--Menteri Agama Suryadharma Ali meminta aparat Kementerian Agama di pusat maupun daerah bekerja lebih keras, dengan memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dengan upaya itu akan menjadi bukti bahwa kementerian ini tidak seperti anggapan sementara pihak sebagai instansi terburuk.
"Kita ambil hikmah dari penilaian itu dan kita buktikan Kemenag bukan seperti yang mereka kira. Karena itu kita harus bekerja lebih keras agar laporan keuangan berubah dari WDP (Wajar Dengan Pengecualian) menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)," kata Menag di Jakarta, Rabu (7/12) malam, saat membuka Rapat Koordinasi Kebijakan Pengawasan (Rakorjakwas) Kemenag RI Gelombang Kedua, yang digelar hingga 9 Desember 2011.
Seperti diketahui, bahwa kualitas pertanggung jawaban keuangan tercermin dalam opini Badan Pemeriksa keuangan (BPK) sebagaimana diamanahkan oleh UU No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. BPK dapat memberikan 4 jenis opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW).
"Tahun 2009, laporan keuangan kita meningkat dari disclaimer (Tidak Menyatakan Pendapat) menjadi WDP. Tahun 2010, nyaris WTP, tapi ada sedikit kekurangan sehingga WTP tidak tercapai. Tahun 2011 bagaimana pun caranya sehingga laporan keuangan kita WTP," kata Suryadharma Ali.
Menag juga meminta para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan jajarannya agar memperbaiki kinerja pelayanan haji. Sehingga mutu pelayanan semakin meningkat, meski pada musim haji tahun 1432H/2011 pelayanan bagi jemaah haji lebih baik dari tahun sebelumnya. Dibuktikan dengan jumlah pemondokan jemaah lebih banyak yang dekat dari Masjidil Haram.
Dalam kesempatan itu Menag juga membantah penilaian tentang proses pemberian ijin KBIH dan PIHK. Menurutnya, tidak ada kerugian negara dalam proses ini. Apalagi KBIH dipimpin oleh ustadz, kiai pimpinan pondok pesantren atau madrasah bukan konglomerat bukan pengusaha besar atau menengah.
"KBIH, PIHK dipimpin oleh ustadz, ustadzah, kiai, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, pimpinan madrasah-madrasah, bukan konglomerat, bukan penguasaha besar, bukan pengusaha menengah. Oleh karenanya kami juga menghitung, berapa sih sebenarnya jumlah suap yang diberikan mereka kepada oknum kementerian agama," ucap Surya.
Inspektur Jenderal Kemenag M. Suparta mengatakan, kegiatan yang diikuti 600 peserta dibagi dalam dua gelombang, dimaksudkan sebagai ruang koordinasi dan sosialisasi program dan kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal tahun 2012 kepada auditi sebagai upaya percepatan-percepatan akuntabilitas kinerja Kementerian Agama.
Gelombang pertama dilaksanakan 5-7 Desember diikuti Rektor UIN dan IAIN, 13 Kepala Kanwil Kemenag dan para Kepala Kantor Kemenag di wilayah itu. Adapun gelombang kedua berlangsung 7-9 Desember diikuti 20 Kakanwil dan Kakankemenag di wilayah itu. (ks)
Seperti diketahui, bahwa kualitas pertanggung jawaban keuangan tercermin dalam opini Badan Pemeriksa keuangan (BPK) sebagaimana diamanahkan oleh UU No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. BPK dapat memberikan 4 jenis opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW).
"Tahun 2009, laporan keuangan kita meningkat dari disclaimer (Tidak Menyatakan Pendapat) menjadi WDP. Tahun 2010, nyaris WTP, tapi ada sedikit kekurangan sehingga WTP tidak tercapai. Tahun 2011 bagaimana pun caranya sehingga laporan keuangan kita WTP," kata Suryadharma Ali.
Menag juga meminta para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan jajarannya agar memperbaiki kinerja pelayanan haji. Sehingga mutu pelayanan semakin meningkat, meski pada musim haji tahun 1432H/2011 pelayanan bagi jemaah haji lebih baik dari tahun sebelumnya. Dibuktikan dengan jumlah pemondokan jemaah lebih banyak yang dekat dari Masjidil Haram.
Dalam kesempatan itu Menag juga membantah penilaian tentang proses pemberian ijin KBIH dan PIHK. Menurutnya, tidak ada kerugian negara dalam proses ini. Apalagi KBIH dipimpin oleh ustadz, kiai pimpinan pondok pesantren atau madrasah bukan konglomerat bukan pengusaha besar atau menengah.
"KBIH, PIHK dipimpin oleh ustadz, ustadzah, kiai, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, pimpinan madrasah-madrasah, bukan konglomerat, bukan penguasaha besar, bukan pengusaha menengah. Oleh karenanya kami juga menghitung, berapa sih sebenarnya jumlah suap yang diberikan mereka kepada oknum kementerian agama," ucap Surya.
Inspektur Jenderal Kemenag M. Suparta mengatakan, kegiatan yang diikuti 600 peserta dibagi dalam dua gelombang, dimaksudkan sebagai ruang koordinasi dan sosialisasi program dan kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal tahun 2012 kepada auditi sebagai upaya percepatan-percepatan akuntabilitas kinerja Kementerian Agama.
Gelombang pertama dilaksanakan 5-7 Desember diikuti Rektor UIN dan IAIN, 13 Kepala Kanwil Kemenag dan para Kepala Kantor Kemenag di wilayah itu. Adapun gelombang kedua berlangsung 7-9 Desember diikuti 20 Kakanwil dan Kakankemenag di wilayah itu. (ks)
Sumber: http://www.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=8884
Best Slot Machines in Iowa for Real Money
BalasHapusThe best slot machines in 텐벳먹튀 Iowa are the moonpay machines from best casinos, casinos. · 포커 하는 법 WinStar World Casino & Hotel is one 트 위치 룰렛 of the biggest names in the 스포티비365 industry. · Twin Spires Casino has a